bidik.co — Mantan hakim mahkamah konstitusi (MK) Dr Harjono menegaskan soal dalil pembukaan kotak suara oleh KPU yang dipermasalahkan Prabowo-Hatta. Harjono mengatakan pembukaan kotak suara adalah otoritas KPU. “Terhadap akte-akte (yang dikeluarkan KPU) itu berlaku presumption of legality. Ada mekanisme hukumnya, salah satunya dengan putusan MK. Akte-akte itu adalah properti …
-SBY dan Mega Rujuk Jadi Harapan Puan
bidik.co – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani berharap terjadi rekonsiliasi antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Puan, rekonsiliasi SBY dan Mega penting dilakukan demi kelancaran pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Jokowi-JK. “Saya selalu mendoakan segera …
-Hashim Djojohadikusumo: Tak Ada Rekonsiliasi dengan Jokowi
bidik.co – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Hashim Djojohadikusumo, membantah partainya akan rekonsiliasi dengan presiden terpilih, Joko Widodo. Menurut dia, rekonsiliasi dengan Jokowi juga tak akan terjadi seusai Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa hasil pemilu presiden pada 21 Agustus mendatang. “Tidak ada rekonsiliasi. Enggak bakal,” kata Hashim di …
-Posisi Ketua DPR Jadi Rebutan Partai Politik
bidik.co – Posisi Ketua DPR Periode 2014-2019 menjadi rebutan partai di parlemen. Sebab, dalam Undang-Undang MD3 yang baru disebutkan, pemenang pemilu tidak lagi otomatis mengisi kursi Ketua DPR karena harus dilakukan dengan sistem pemilihan. Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, mengatakan hingga saat ini Koalisi Merah Putih belum membahas …
-JK Anggap Kecurangan Sistematis dan Massif Tak Terbukti
bidik.co — Wakil Presiden terpilih hasil rekapitulasi KPU, Jusuf Kalla (JK) berpendapat tuduhan adanya kecurangan sistematis dan massif tidak terbukti. “Kalau kita lihat apa yang disebutkan soal kecurangan sistematis dan massif tidak ada,” ujar JK di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2014). Hari ini sidang MK kembali menggelar sidang …
-Mantan Hakim MK Harjono Bantah DPKTb untuk Menangkan Capres Tertentu
bidik.co — Mantan Hakim Konstitusi (MK), Harjono, menilai daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) adalah salah satu bentuk pengakomodasian hak warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya. “DPKTb secara asasi adalah suatu rekadaya yang justru dibuka untuk memungkinkan hak substansi demokrasi dari warga negara …
-Yusril: Saat Ini MK Terlihat Hanya Sebagai Lembaga Kalkulator
bidik.co — Yusril Ihza Mahendra turut hadir dalam sidang hari ini di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi ahli tim Prabowo-Hatta. Yusril mengkritisi kewenangan MK dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Ia beranggapan, saat ini MK mendekati hanya sebagai lembaga kalkulator. Yusril mengatakan, MK adalah lembaga yang diberi kewenangan menyelesaikan sengketa …
-Margarito: Legalitas Pemilu Gugur Saat Terjadi Pelanggaran di Dalamnya
bidik.co – Pakar hukum tata negara Margarito Kamis dihadirkan tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai saksi ahli di persidangan sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi. Di muka persidangan, Margarito menjelaskan mengatakan bahwa legalitas pemilihan umum secara otomatis gugur saat terjadi pelanggaran di dalamnya. “Asal ada pelanggaran konstitusi, itu pelanggaran konstitusional. …
-SBY: Pertumbuhan Kelas Menengah Indonesia Tercepat di Asia
bidik.co — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato kenegaraan menyambut HUT ke-69 RI dalam sidang bersama DPR dan DPD RI. Presiden SBY mengatakan, selama pemerintahannya, Indonesia mengalami kemajuan kelas ekonomi dengan kelas masyarakat menengah yang besar. “Saat ini kita di posisi 16 ekonomi terbesar di dunia dan menurut Bank …
-Kapolres Nabire Akui Ada 2 Distrik Tak Ada Pencoblosan
bidik.co — Dalam lanjutan sidang sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi, hakim meminta keterangan dari Kapolres Nabire AKBP Tagor Hutapea. Dalam kesaksiannya melalui teleconference kepada para hakim konstitusi mengatakan, terdapat dua distrik di Nabire yang tidak dilakukan pencoblosan. “Dari 8 distrik di Kabupaten Dogiyai hanya ada dua distrik yang pemilihannya di …
-
BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Website & Logo Maker