Home / Politik (page 127)

Politik

Hashim Djojohadikusumo: Tak Ada Rekonsiliasi dengan Jokowi

bidik.co – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Hashim Djojohadikusumo, membantah partainya akan rekonsiliasi dengan presiden terpilih, Joko Widodo. Menurut dia, rekonsiliasi dengan Jokowi juga tak akan terjadi seusai Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa hasil pemilu presiden pada 21 Agustus mendatang. “Tidak ada rekonsiliasi. Enggak bakal,” kata Hashim di …

-

Posisi Ketua DPR Jadi Rebutan Partai Politik

bidik.co – Posisi Ketua DPR Periode 2014-2019 menjadi rebutan partai di parlemen. Sebab, dalam Undang-Undang MD3 yang baru disebutkan, pemenang pemilu tidak lagi otomatis mengisi kursi Ketua DPR karena harus dilakukan dengan sistem pemilihan. Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, mengatakan hingga saat ini Koalisi Merah Putih belum membahas …

-

JK Anggap Kecurangan Sistematis dan Massif Tak Terbukti

bidik.co — Wakil Presiden terpilih hasil rekapitulasi KPU, Jusuf Kalla (JK) berpendapat tuduhan adanya kecurangan sistematis dan massif tidak terbukti. “Kalau kita lihat apa yang disebutkan soal kecurangan sistematis dan massif tidak ada,” ujar JK di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2014). Hari ini sidang MK kembali menggelar sidang …

-

Mantan Hakim MK Harjono Bantah DPKTb untuk Menangkan Capres Tertentu

bidik.co — Mantan Hakim Konstitusi (MK), Harjono, menilai daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) adalah salah satu bentuk pengakomodasian hak warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya. “DPKTb secara asasi adalah suatu rekadaya yang justru dibuka untuk memungkinkan hak substansi demokrasi dari warga negara …

-

Yusril: Saat Ini MK Terlihat Hanya Sebagai Lembaga Kalkulator

bidik.co — Yusril Ihza Mahendra turut hadir dalam sidang hari ini di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi ahli tim Prabowo-Hatta. Yusril mengkritisi kewenangan MK dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Ia beranggapan, saat ini MK mendekati hanya sebagai lembaga kalkulator. Yusril mengatakan, MK adalah lembaga yang diberi kewenangan menyelesaikan sengketa …

-

Margarito: Legalitas Pemilu Gugur Saat Terjadi Pelanggaran di Dalamnya

bidik.co – Pakar hukum tata negara Margarito Kamis dihadirkan tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai saksi ahli di persidangan sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi. Di muka persidangan, Margarito menjelaskan mengatakan bahwa legalitas pemilihan umum secara otomatis gugur saat terjadi pelanggaran di dalamnya. “Asal ada pelanggaran konstitusi, itu pelanggaran konstitusional. …

-

SBY: Pertumbuhan Kelas Menengah Indonesia Tercepat di Asia

bidik.co — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato kenegaraan menyambut HUT ke-69 RI dalam sidang bersama DPR dan DPD RI. Presiden SBY mengatakan, selama pemerintahannya, Indonesia mengalami kemajuan kelas ekonomi dengan kelas masyarakat menengah yang besar. “Saat ini kita di posisi 16 ekonomi terbesar di dunia dan menurut Bank …

-

Kapolres Nabire Akui Ada 2 Distrik Tak Ada Pencoblosan

bidik.co — Dalam lanjutan sidang sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi, hakim meminta keterangan dari Kapolres Nabire AKBP Tagor Hutapea. Dalam kesaksiannya melalui teleconference kepada para hakim konstitusi mengatakan, terdapat dua distrik di Nabire yang tidak dilakukan pencoblosan. “Dari 8 distrik di Kabupaten Dogiyai hanya ada dua distrik yang pemilihannya di …

-

Saksi Prabowo-Hatta: KPU Jatim Tutup Mata Terkait Sejumlah Pelanggaran

bidik.co – Seorang saksi dari kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Taufik Ardiyanto, mengaku dipersulit petugas TPS di Kelurahan Siwalankerto, Surabaya, Jawa Timur. Pada pemungutan suara 9 Juli lalu, Taufik tidak mendapat undangan untuk memilih dari Panitia Pemungutan Suara. “Saya merasa tidak dihormati, dilecehkan karena kami 12 bersaudara tidak dapat undangan untuk …

-

Dahlan Tak Ambil Bagian Keputusan Rencana Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg

bidik.co — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku tidak akan ambil bagian dalam keputusan rencana kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg) oleh PT Pertamina (Persero). BUMN menyerahkan pertimbangan keputusan tersebut sepenuhnya pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Itu urusan korporasi lah, kalaupun pemerintah itu menteri ESDM, karena …

-