Politik

bidik.co – Kubu Agung Laksono mengaku kerap menerima keluhan dari kader daerah tentang Aburizal Bakrie (Ical) yang disebut sebagai pemimpin diktator. Dalam aturan AD/ART partai Golkar ada Mahkamah Partai yang selaiknya menjadi mediator kedua kubu ini. Namun alih-alih melapor ke Mahkamah Partai, Waketum Agung Laksono justru membentuk Tim Penyelamat Partai …

bidik.co – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhi Purdijatno melarang Polri untuk mengeluarkan izin pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar di Bali, 30 November 2014 mendatang. “Untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat Munas diselenggarakan di Bali, yang menghadirkan lebih banyak kader Partai Golkar dari …

bidik.co – Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Tedjo Edhy mengatakan, Presiden Joko Widodo akan mengganti Kapolri dan Panglima TNI. Namun, ia menyangkal pergantian itu terkait dengan konflik di Batam. “Pada saatnya nanti ada (pergantian). Nggak ada kaitannya (dengan konflik Batam),” ujar dia, Senin (24/11/2014). Hingga saat ini Kapolri Jenderal …

bidik.co – Personil TNI dan Polri di Kediri membuat kesepakatan damai untuk mencegah munculnya konflik antarkesatuan. Mereka juga membuat aturan sikap saat berpapasan di jalan. Kesepakatan damai ini dilakukan personil Polri dan TNI di halaman Batalyon Infanteri 521 Kediri pada Senin (24/11/2014) sore. Diawali dengan apel bersama, masing-masing pimpinan yakni …

bidik.co — Bitcoin sering dipuji sebagai solusi untuk berbagai masalah pengiriman uang di dunia. Mata uang ini bisa diakses tanpa rekening bank, instan, dan lebih murah jika dibandingkan dengan bank dan jasa pengiriman uang lainnya. Meski perlahan-lahan mendapatkan perhatian masyarakat, Bitcoin terbilang rumit dan masih asing bagi banyak orang. Namun, …

bidik.co – Wakil Ketua DPR Fadli Zon geram dengan sikap Menteri BUMN Rini Soemarno yang melarang seluruh pimpinan BUMN untuk melakukan rapat dengan DPR. “Itu menyalahi, karena DPR punya fungsi pengawasan. Kalau alasanya teknis, kami pahami. Tapi kalau substansi, itu menyalahi konstitusi. Itu bisa jadi celah digunakannya hak-hak DPR,” kata …

bidik.co — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dodi Reza Alex Noerdin menyesalkan dikeluarkannya surat dari Rini Soemarno. “Kami menyayangkan surat itu karena kalau alasannya menunggu konflik di DPR, kan itu sudah selesai,” kata Dodi di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2014). Dodi mengaku, Pimpinan Komisi …

bidik.co — Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, penolakan menteri atas panggilan DPR itu bukan merupakan pelanggaran konstitusi. Sebab, DPR sekarang masih belum menyelesaikan konflik internal mereka. “Jelas panggilan DPR itu bukan penggilan institusi, bukan panggilan mayoritas karena KIH dan KMP masih belum bersatu. Persoalannya jelas bukan di Rini maupun Presiden …

bidik.co — Menteri BUMN Rini Soemarno meminta penundaan rapat kementeriannya dan jajaran pejabat BUMN dengan DPR. Komisi VI merespons negatif permintaan penundaan ini. Apa penjelasan Rini? “Dasarnya begini, ada dua kubu DPR dan kita harapkan ini sudah bisa bersatu, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik. Tujuannya itu saja, kita menunggu,” kata …

bidik.co — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menunda rapat dengan DPR. Alasannya, ada surat edaran larangan rapat dengan DPR dari Presiden Jokowi. Sikap Rini dan Yasonna didasari Surat Edaran bernomor SE-12/Seskab/XI/2014 bertanggal 4 November 2014. Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Kabinet …