Home / Politik (page 65)

Politik

Rinaldi Firmansyah Dianggap Kurang Nasionalis Pegang Pertamina

bidik.co — Orang yang disebut sebagai kandidat terkuat menjadi Direktur Utama PT. Pertamina justru diyakini tidak menguasai sektor minyak dan gas nasional. “Menurut saya, secara substansial sebetulnya mantan Direktur Utama PT. Telkom, Rinaldi Firmansyah, tidak pantas menjadi Direktur Pertamina. Dirut Telkom jelas tidak ada hubungannya dengan Migas,” kata pengamat politik …

-

Sebagai Pribadi Ridwan Kamil Bangga Cantumkan Agama di KTP

bidik.co – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku secara pribadi merasa bangga dirinya dapat mencantumkan agama dalam kolom agama di KTP-nya. Baginya, agama adalah salah satu identitasnya. “Saya lebih cenderung tetap ada,” ucap Ridwal Kamil di Hotel Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2014).. Namun demikian Ridwan tidak …

-

Azis Syamsuddin: Ical Maju Lagi Jadi Calon Ketum Golkar

bidik.co – Sinyal Ketum Golkar incumbent Aburizal Bakrie kembali mencalonkan diri sebagai ketum makin kuat. Ketua DPP Partai Golkar Azis Syamsuddin memberi sinyal kuat Ical akan kembali maju. “Insya Allah maju,” kata Azis di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Selasa (11/11/2014). Azis enggan membeberkan secara jelas peta dukungan kepada para caketum. …

-

Tanggapan JK Soal Payung Hukum ‘Kartu Sakti’

bidik.co – DPR mempersoalkan ‘kartu sakti’ Presiden Joko Widodo terutama Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang sudah mulai dibagikan, terkait payung hukum dan anggaran.‎ Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi pertanyaan itu. Diluncurkannya ‘kartu sakti’ tersebut menuai pertanyaan bahkan kecaman dari DPR, terkait payung hukum dan anggaran khususnya …

-

Idrus Marham Tegaskan, Sebelum Kamis KMP-KIH Teken Perdamaian

bidik. co – Koordinator Koalisi Merah Putih (KMP) Idrus Marham mengatakan, Koalisi Merah Putih (KMP) bakal segera menandatangani perjanjian damai dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Perjanjian damai akan dilakukan sebelum sidang paripurna DPR penyerahan nama fraksi yang tergabung dalam KIH. “Secara prinsip semua sudah selesai hanya masalah teknis, penyerahan nama-nama …

-

Kemarau Tingkatkan Produksi Garam di Lamongan

bidik.co – Kemarau panjang saat ini menguntungkan petani garam di Lamongan. Mereka bisa meningkatkan produksi garamnya. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Suyatmoko mengaku tahun ini produksi garam di Lamongan sudah melampaui produksi tahun lalu. Padahal, kata Suyatmoko, masih ada dua bulan tersisa tahun ini sehingga diperkirakan produksi akan bertambah. “Produksi …

-

Meski Lobi Sudah Mulus, Hanura dan Nasdem Tolak Kesepakatan KIH-KMP

bidik.co – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Koalisi Merah Putih sepakat memberi jatah 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan kepada Koalisi Indonesia Hebat. Ketua Fraksi Hanura Dossy Iskandar menolak pemberian jatah pimpinan itu jika harus mengubah Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan tata tertib di DPR. “Kalau …

-

Pemprov DKI Akan Larang Sepeda Motor Lewat Jalan Protokol

bidik.co – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menerapkan peraturan larangan sepeda motor melintas di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, hingga Bundaran HI, Jakarta Pusat, mulai bulan Desember 2014 nanti. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi banyaknya kecelakaan yang terjadi pada pengendara kendaraan …

-

Kelaparan, 10 Desa Perbatasan Ancam Pindah Jadi Warga Negara Malaysia

bidik.co – Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Provinsi Kaltim bersama TNI, berhasil meredam warga di 10 desa di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang ingin keluar dari NKRI untuk pindah menjadi warga Serawak, Malaysia. Kepala BPK2DT Kaltim Frederik Bid saat turut melepas truk-truk TNI dari Samarinda menuju …

-

Ganjar Menilai Larangan Rapat di Hotel Jangan Ditafsirkan Secara Kaku

bidik.co – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan aturan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait larangan rapat di hotel bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak perlu ditafsirkan secara kaku. Aturan itu untuk rapat-rapat yang hanya berlangsung beberapa jam atau tidak lebih dari satu hari. Ganjar mengatakan, aturan itu dimaksudkan untuk …

-