Home / Politik (page 28)

Politik

Survei Poltracking Unggulkan Jokowi, PDIP Anggap Metodologinya Ngawur

bidik.co — Hasil lembaga survei Poltracking Indonesia dengan tema ‘Menyongsong Kongres PDI Perjuangan: Regenerasi atau Degenerasi?’ yang dirilis kemarin, Minggu (22/3/2015) dinilai aneh. Penilaian itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PDIP sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Tb Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (23/3/2015). Menurutnya, aneh, lantaran survei tersebut tidak sesuai …

-

Kecewa Sikap Parpol, Syafii Maarif Dukung Ahok

bidik.co — Tokoh senior Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang gigih dalam memperjuangkan sistem e-budgeting untuk APBD DKI 2015. Menurutnya, Ahok tak kepalang tanggung pasang badan meski harus dikeroyok partai-partai di DPRD dalam urusan membela duit rakyat. “Saya ikuti sepak terjang Ahok ini …

-

Posisi Mega Dipastikan Bertahan, Hasto dan Puan Berebut Sekjen PDIP

bidik.co — Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan tidak ada nama Puan Maharani sebagai calon ketua umum pada Kongres IV PDIP. Kongres tersebut digelar pada 9-12 April 2015 di Nusa Dua, Bali. Hasto menegaskan hal itu sejalan dengan Rakornas ke IV lalu yang menginginkan Megawati Soekarnoputri kembali sebagai …

-

Jokowi Marah Soal Anggaran Pokir Rp 40 Triliun, Kata Ahok

bidik.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Presiden Joko Widodo menyetujui penggunaan Pergub Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014 senilai Rp 72,9 triliun jika sudah tidak ada yang bisa dikomunikasikan dengan DPRD. Sebab, saat menjadi Gubernur DKI, Jokowi merasa marah besar karena banyak kecolongan anggaran untuk …

-

Kantongi Alat Bukti, Polri akan Tetapkan Denny Indrayana Jadi Tersangka

bidik.co — Mabes Polri menyatakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kemungkinan besar akan ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Divisi Humas Brigadir Jenderal Anton Charliyan mengatakan, penyidik Bareskrim Polri masih terus menyidik kasus ini. Sejumlah alat bukti juga sudah dikantongi, termasuk memeriksa mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin …

-

Presiden Jokowi Akan Keluarkan Perpres Partai Golkar, Menteri Laoly Meralat

bidik.co — Presiden Joko Widodo akan segera mengeluarkan peraturan presiden tentang kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono. Hal itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/3/2015). Yasonna mengaku telah melaporkan keputusan mengenai penyelesaian perselisihan kepengurusan di internal Golkar …

-

Mantan Pengacara Budi Gunawan Ditangkap!

bidik.co — Tim Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara akhirnya mengeksekusi pengacara Razman Arief Nasution yang berstatus narapidana penganiayaan. Mantan pengacara Komjen Budi Gunawan itu, diamankan di sekitar kantor Mahkamah Agung, Rabu (18/3/2015) pukul 15.30. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Spontana menegaskan, Razman selanjutnya dieksekusi …

-

Meski Gugatan Dikabulkan PTUN, Menkumham Tolak Sahkan PPP Kubu Djan Faridz

bidik.co — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, menegaskan tidak akan mengesahkan kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz. Padahal, gugatan yang dilayangkan oleh mantan Ketua Umum Suryadharma Ali, dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. “Oh kami banding, kami banding,” kata Yasonna, di Istana …

-

DPD I dan II Golkar Solid Dukung ARB

bidik.co — Puluhan Ketua DPD tingkat Provinsi Partai Golkar kompak menggelar pertemuan di rumah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, di Jalan Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta, Senin (16/3/2015) malam Zaenudin, Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, alasan dirinya bersama seluruh Ketua DPD tingkat …

-

Akbar Anggap Menkum HAM Tak Pahami Putusan Mahkamah Partai Golkar

bidik.co — Ketua Dewan Pertimbangan Golkar hasil Munas Bali, Akbar Tandjung, angkat bicara soal pengakuan Menkum HAM terhadap kepengurusan Agung Laksono. Akbar menganggap Menkum HAM salah menyimpulkan keputusan Mahkamah Partai Golkar. “Memang dua hakim, Andi Mattalatta dan Djasri Marin berpendapat kelompok Agung lah yang sah, yaitu Munas Ancol. Sedangkan Muladi …

-