bidik.co — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dinilai berpotensi menjadi dalang di balik kisruh yang menimpa penumpang maskapai Lion Air. Sejak Januari lalu, Menteri Perhubungan telah mengeluarkan kebijakan seluruh perubahan penerbangan harus mendapatkan flight approval dari pemerintah, sehingga menyebabkan sejumlah maskapai mengalami keterlambatan. Pengamat penerbangan, Gerry Soejatman, mengatakan meski penyebab keterlambatan pesawat …
-Hajriyanto: Idealnya, Mahkamah Partai Rekomendasikan Munas Rekonsiliasi
bidik.co — Saat dua kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono berebut kepengurusan Golkar, Hajriyanto Thohari tak patah arang menyuarakan Munas rekonsiliasi. Kini gagasan Hajri yang sempat dimaki justru jadi satu-satunya solusi yang tersisa, munas rekonsiliasi. “Iya…the one and the only…!” Kata Hajri, Selasa (24/2/2015). Setelah gugatan kedua kubu tak diterima …
-Gugatan Kubu Ical Ditolak PN Jakbar
bidik.co — Permohonan gugatan kubu Aburizal Bakrie atau Ical tentang penyelesaian dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar ditolak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat dalam utusan sela yang dibacakan, Selasa (24/02/2015). “Gugatan penggugat tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Oloan Harianja dalam pembacaan putusan di PN Jakarta Barat. Hakim Oloan juga …
-Lain Hukum di Indonesia, Terpidana Narkoba Indonesia di Australia Akan Segera Bebas
bidik.co — Di tengah protes eksekusi terpidana mati dua warga Australia, mungkin tak banyak pemberitaan yang mengarah kepada seorang penyelundup heroin asal Indonesia, Kristito Mandagi, yang kini mendekam dalam tahanan di Australia, dan akan mampu mengajukan pembebasan bersyarat dalam dua tahun ke depan. Sementara permohonan grasi Chan dan Sukumaran ditolak …
-Jokowi Pertegas, Penundaan Eksekusi Bukan karena Protes Australia
bidik.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah penundaan eksekusi mati dua terpidana narkoba warga negara Australia Myuran Sukumaran dan Andrew Chan terjadi karena komplain yang dilayangkan pemerintah Australia. “Tidak ada. Ini kedaulatan hukum Indonesia,” ujar Jokowi menegaskan di depan Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/2/2015). Menurut Jokowi, penundaan proses …
-Tiga Calon Kepala BIN yang Ditawarkan Pemerintah Dianggap Tak Layak
bidik.co — Besar kemungkinan posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang saat ini dijabat oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Marciano Norman akan segera diganti oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah memiliki tiga kandidat calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) baru, yaitu; Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Wakil Kepala BIN As’ad …
-Mantan Panglima TNI Inginkan Indonesia Batalkan Pembelian Alutsista dari Brasil
bidik.co — Tindakan Presiden Brasil Dilma Rousseff yang menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia atau credential terus menuai tanggapan dari beragam pihak di negeri ini. Pada Jumat lalu, Toto Riyanto sudah hadir di Istana Presiden Brasil bersama-sama diplomat yang baru ditunjuk dari Venezuela, El Salvador, Panama, Senegal, dan Yunani, tetapi …
-Keputusan Presiden Jokowi Hukuman Mati Pengedar Narkoba Dapat Kecaman Dalam Negeri
bidik.co — Pemerintah Australia mati-matian menyelamatkan dua warga negara mereka, Andrew Chan (31) dan Myuran Sukumaran (33), dari eksekusi mati setelah permohonan grasi mereka ditolak. Kedua WN Australia itu ditangkap di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, pada 2005 karena menyelundupkan 8 kilogram heroin ke Australia. Pengadilan menjatuhkan vonis mati terhadap keduanya. …
-DPR Minta Presiden Jokowi Putuskan Kerjasama dengan Brasil
bidik.co — Komisi I DPR mengaku siap memutus segala bentuk kerja sama dengan Brasil. Menyusul, tidak diberikannya surat kepercayaan Presiden Brazil Dilma Rouseff terhadap Duta besar Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto. Menurut Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais, ada beberapa bentuk kerja sama Indonesia yang apabila diputus maka dapat merugikan …
-Hukuman mati ‘tidak untuk menyakiti hati’ Australia, Indonesia Harus Setegas Singapura
bidik.co — Di tengah tekanan agar Indonesia membatalkan rencana eksekusi dua warga Australia karena kasus narkotika, pemerintah perlu menyatakan hukuman mati tidak ditujukan untuk menyakiti hati Australia. Hal itu disampaikan oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia, Wiryono Sastrohandoyo mengomentari pernyataan Tony Abbot. Perdana menteri Australia pada Rabu (18/2/2015) mengatakan …
-
BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Website & Logo Maker